sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, meminta supaya penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda agar tidak adalah bom waktu makanya memicu konflik sosial serta kekesaran pada tanah air.
dipo pada acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan di kompleks istana jakarta, senin, menungkapkan penanganan sengketa lahan mesti mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya itu berguna untuk negara tak dirugikan dan rakyat memperoleh kesejahteraan meskipun dunia upaya-upaya terbatas menurun Kelebihannya.
dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini berbagai konflik sosial dan kekerasan dalam tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu diantara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat serta penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan Informasi geospasial menyampaikan di beberapa wilayah masih ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan serta lokasi transmigrasi.
berkaitan dengan tersebut dia mengingatkan tinggal arahan-arahan presiden pada sidang kabinet sedikit dalam 25 juli 2012, khusus mengenai dengan penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan masyarakat dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dikuti sederat gubernur antara gubernur kaltim, riau dan kalsel dan sejumlah bupati terkait, diminta agar mereka selalu berusaha dan mengingatkan masyarakat kalau terkandung konflik lahan untuk dibicarakan lebih-lebih dahulu dan tak menggarap pengrusakan serta pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan dalam sumut, sumsel serta lampung supaya diselesaikan dengan tepat, adil, serta tertib di dua tahun atau selama masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, kata dipo.
berkaitan dengan tersebut dibentuk tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii di sumut, konflik mesuji selama lampung dan konflik ptpn vii selama cintamanis dalam sumsel.
kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Salah satu peta (one map) yang adalah turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 mengenai info geospasial (ig) dimana harus dibangun dalam atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan tersebut dilakukan proses integrasi info geospasial tematik (igt) dan dibangun dengan instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
hasilnya, baru banyak tumpang tindih pengalokasian lahan di sebuah daerah ataupun area jenis lahan dan sama.
karena tersebut kebijakan one map diperlukan serta mesti dipercepat agar penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menungkapkan perlu keputusan presiden agar menentukan peta mana yang dijadikan acuan karena tiap-tiap instansi memiliki peta sendiri.
dia serta menjalankan sejumlah kontroversi di kebijakan lahan, terutama hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan dan merupakan beranda terdepan.
dia mengatakan rencana pemda untuk membangun jalan tol dan kereta api yang dengan hutan rakyat juga hutan lindung sementara ditolak ternyata dalam pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu dan melalui pembangunan jalan pada perbatasan dan memerlukan jalan poros yang dengan hutan lindung dan konservasi.