menteri selama negeri (mendagri) gamawan fauzi menyatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) dari musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, katanya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, kembali soal batas wilayah dan belum tuntas, kata mendagri di kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, dan belum ditentukan dengan pemerintah daerah setempat, merupakan salah Satu syarat agar memesan suatu daerah dimekarkan daripada daerah induknya.
oleh sebab tersebut, mendagri mengimbau kepada pejabat pemerintah mengenai supaya melaksanakan lebih-lebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita mampu saja buat batas baru, namun persoalan batas lama belum beres, nanti malah mempunyai konflik lagi soal batas. dengan begini dari tersebut selesaikanlah dengan gubernur terlebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, pada pasal 16 huruf d, disebutkan bupati-walikota menyatakan usulan pembentukan provinsi terhadap gubernur, supaya mendapatkan persetujuan, melalui melampirkan dokumen pendapat masyarakat calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota juga keputusan bupati-walikota.
kemudian, dalam keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten pada presiden dengan menteri pada negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan warga mengerjakan aksi demonstrasi menuntut segera disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi tersebut berujung bentrok diantara penduduk pendemo juga aparat dari polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, sampai menewaskan empat masyarakat.
massa dan membakar kantor polsek rupit serta polsek karang jaya yang terletak pada pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran melalui demonstrasi tak bisa ditolerir guna mendesak pengesahan suatu daerah masih.
kerusuhan tidak membeli sebuah daerah disahkan. tak bisa ada pemaksaan, semua harus berpedoman selama agama hukum, ujarnya.