indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan umum segera menganggarkan peraturan pembatasan dana kampanye, bagus supaya partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya sejak parpol dinyatakan lulus verifikasi, ajaran itu dikeluarkan namun sampai kini belum, papar peneliti politik icw abdullah dahlan kepada diantara selama jakarta, jumat.
dia menilai peraturan tersebut berguna sebab parpol wajib melaporkan juga melaporkan dana kampanyenya, selain agar memperjelas klausul mengenai dana kampanye bersifat umum dalam undang-undang.
misalnya mengenai rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan mencari pelaporan dana kampanye oleh karenanya objeknya bukan hanya parpol, katanya.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Atasi Kanker Dengan Daun Sirsak
- Atasi Kanker Dengan Daun Sirsak
- Daun Sirsak Mengobati Kanker
menurut dia kalau dana kampanye caleg tak ikut dilaporkan maka pelaporan dana kampanye partai belum memperlihatkan catatan sesungguhnya, dengan demikian beranjak masuk dana kampanye adalah tidak terkontrol.
jangan sampai dana daripada tindak pidana masuk supaya pendanaan politik, katanya.
kpu sendiri sedang mempersiapkan regulasi dan membuat rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan harus dibuka serta dilaporkan pembukuannya pada peraturan kpu perihal dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.