Pemprov DKI diminta tegas terapkan aturan tata ruang

pemerintah dki jakarta dinilai tak konsisten di menerapkan aturan mengenai tata ruang salah satunya dalam wilayah kelapa gading selama mana banyak berubahnya rencana lengkap tata ruang (rdtr) dan tidak mengindahkan tata ruang serta fasilitas publik.

gubernur jokowi mesti membenahinya oleh karenanya diaplikasikannya tata ruang mampu konsisten, tidak malahan mengganggu kenyamanan serta tentunya iklim upaya-upaya dan terjamin kesehatannya dapat terjadi, tutur ketua badan pengurus pusat (bpp) himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) anggawira, selama perbincangan dalam kelapa gading, jakarta, sabtu.

anggawira mencontohkan ketidaktegasan diaplikasikannya ajaran tata ruang tersebut merupakan pembangunan spbu pada jalan raya gading orchard yang mencari wilayah jalur hijau.

jalan tersebut menjadi tak simetris juga menambah kemacetan, sebab bentuknya yang menjorok ke tengah jalan. pemda sepertinya kurang tegas pada para pengembang terkait dan keuntungan ini harus adalah memperhatikan dari pemprov dki jakarta, papar anggawira.

Informasi Lainnya:

menurut anggawira, spbu tersebut dibangun selama tujuan dan tak bagus serta lebar tanahnya tidak mencukupi agar pembangunan dan adanya suatu spbu.

berdasarkan rencana tata ruang no. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur itu diperuntukkan jalur hijau, ujar anggawira yang serta caleg dpr ri dari partai gerindra daerah pemilihan kota depok-bekasi.

salah betul penduduk kelapa gading hartono nugroho menyatakan terganggu dengan keberadaan spbu tersebut sebab selain membeli jalur hijau, dan mengganggu arus 2012 lintas.

kami warga tak pernah memberikan izin kepada pembangunan spbu itu dan kami mendesak pemda supaya membatalkan pendirian spbu tersebut, papar hartono.

hartono serta menyewa supaya pemda dki mengembalikan fungsinya sebagai lahan hijau serta taman.

kami juga mempertanyakan mengapa pemda melalui gegabah menyerahkan izin tanpa proses cek juga ricek secara mendalam, kata hartono.